Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

A.  Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan d an Perkotaan

B. Pengertian

1.   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunaka untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.   Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan.

3.   Bangunan adalah konstruksu teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

4.   Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

5.   Surat Pemberitahuan Ohjek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

6.   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada WP.


 C.    Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
1.    Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunaka untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.    Yang termasuk dalam pengertian bangunan,  adalah:

  • Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
  • Jalan tol
  • Kolam renang
  • Pagar mewah (pagar yang NJOPnya ≥ 100 juta)
  • Tempat olahraga
  • Taman mewah (taman yang NJOPnya ≥ 100 juta)
  • Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  • menara

3.    Dikecualikan dari objek pajak adalah objek pajak yang:

a.    Digunakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan

b.    Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepetingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak untuk memperoleh keuntungan.

c.   Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;

d.    Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembala yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak

e.    Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik

f.   Digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional.

4.    Subjek Pajak  adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

5.    Wajib Pajak  adalah :

a.    orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.

b.    Subjek pajak yang ditetapkan menjadi Wajib Pajak oleh Bupati atau Pejabat, jika terhadap suatu objek pajak tersebut belum diketahui Wajib Pajaknya.
D.   Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

a.    Dasar Pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun dengan keputusan Bupati berdasarkan klasifikasi Objek Pajak.

b. Tarif Pajak adalah :

-  Untuk NJOP ≤ Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tarifnya 0,11% (nol koma sebelas persen)

-  Untuk NJOP > Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tarifnya 0,22% (nol koma dua pukuh dua persen)

c.      Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)  untuk setiap WP.

g.  Cara Perhitungan 

  (Dasar pengenaan-NPOPTKP) x tarif pajak

Contoh Perhitungan PBB

Seorang WP memiliki sebuah rumah di sebuah perumahan dengan  luas tanah dan bangunan 82/45 dimana berdasarkan NJOP saat itu untuk tanah NJOPnya 537.000 dan untuk bangunan 823.000. Maka PBB yang harus dibayar adalah:

-     Bumi          : 82 x Rp. 537.000 = Rp. 44.034.000

-     Bangunan : 45 x Rp. 823.000 = Rp. 37.035.000

-     NJOP                                           = Rp. 81.069.000

-     NJOPTKP                                    = Rp. 10.000.000

-     Nilai Jual Kena Pajak                = Rp. 71.069.000

-     PBBnya     : 0,11% x Rp. 71.069.000  = Rp.         78.175

E.   Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

1.       Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

2.       Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun berjalan

3.       Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterima SPPT oleh WP.

F.   Sistim dan Prosedur PBB Perdesaan dan Perkotaan

1)    PENDATAAN WP DALAM SURAT KETETAPAN

-   WP didata dengan menggunakan SPOP.
–   SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada DISPENDA selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya formulir SPOP oleh WP.
–   Berdasarkan SPOP tersebut, diterbitkanlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
–   Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) jika :
a.    SPOP tidak disampaikan dan WP ditegur secara tertulis.
b.    Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain ternyata jumlah yang tereutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan WP
c.     Jumlah pajak yang terutang dalam SKPD adalah pokok pajak+sanksi administratif  25% (dari pokok pajak)

2)   TATA CARA PEMBAYARAN

-       Setiap WP wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan Bupati.
–       SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP.
–       Pembayaran dapat dilakukan di Kantor Pelayanan PBB&BPHTB Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor, atau di Bank Jabar Banten cabang Cibinong dan KCP-KCPnya di wilayah Kabupaten Bogor dan Bank BRI unit  di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

-       SPPT yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran (paling lambat 24 bulan)

3)   KEBERATAN DAN BANDING

-       WP dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SPPT, SKPD dan SKPDLB.

-       Keberatan diajukan paling lama 3(tiga) bulan sejak SPPT/SKPD/SKPDLB diterima dan WP telah membayar paling sedikit jumlah yang telah  disetujui WP berdasarkan perhitungan WP.

-       Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

-       Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

-       WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat. Pengajuan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima.

-       Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

4)   PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

-       Wajib Pajak juga dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati  atau pejabat atas kelebihan pembayaran pajak.

-       Bupati atau pejabat dlm jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.

-       Bila batas waktu 12 bulan telah dilampaui, dan belum ada keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan.

-       Apabila WP mempunyai utang Pajak atau utang lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.

5)   PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Dengan alasan tertentu Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan WP dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

6)   KADALUARSA PAJAK

-       Hak untuk melakukan penagiihan Pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila WP melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

-       Kadaluarsa penagihan Pajak tertaggung apabila:

  • Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
  • Ada pengakuan utang pajak dari WP, baik langsung maupun tidak langsung.

-       Kadaluarsa Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

Keterangan :

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Surat Pemberitahuan Ohjek Pajak (SPOP)
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Sumber : Dispenda Kab. Bogor

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: