Langkah Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (terutama kepala desa) sebagai komisaris BUMDes nantinya. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah Secara umum berdasarkan pengamatan saya, ada tiga tahapan yang bisa dilalui oleh kepala desa bersama pihak panitia pembentukan BUMDes untuk proses pembentukan BUMDes secara ideal. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

Tahap I : Membangun kesepakan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa atau rembug desa. Dalam hal ini Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa. Tujuan dalam pertemuan tahap I ini adalah merumuskan hal-hal berikut:

  1. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes
  2. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes
  3. Bentuk badan hukum BUMDes
  4. Sumber permodalan BUMDes
  5. Unit-Unit usaha BUMDes
  6. Organisasi BUMDes
  7. Pengawasan BUMDes
  8. Pertanggungjawaban BUMDes
  9. Jika dipandang perlu membetuk Panitia Ad-hoc perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes.

Secara umum dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pertemuan tahap I ini adalah untuk mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya

struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggunganjawab) antar personil atau pengelola BUMDes.

Tahap II Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa pada Tahap I oleh Penitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut:

  1. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku :
  2. Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes
  3. Anggaran Dasar BUMDes
  4. Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes
  5. Tugas dan fungsi pengelola BUMDes
  6. Aturan kerjasama dengan pihak lain
  7. Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes

Pada tahap ke dua ini point-point yang dibahas juga sekaligus memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak memiliki duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah Tahap III : Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes, dengan aktivitas:

  1. Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes,
  2. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
  3. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
  4. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes
  5. Penyusunan rencana kerja BUMDes.

Di terakhir banyak point-point yang dibahas, yaitu menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, yakni kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

Selain itu juga dibahas mengenai Menyusun rencana usaha (business plan), yakni Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

Point lain yang juga dibahas adalah Melakukan proses rekruitmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembug desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

Selain itu pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Demikian resume yang saya simpulkan dari berbagai sumber yang menjadi bahan referensi saya dalam menganalisa langkah persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sumber : keuangandesa.com

Desa Wajib Miliki Badan Usaha

BOGOR (Pos Kota) –  Seluruh pemeritahan desa di Kabuapten Bogor  diwajibkan pada 2015 sudah memiliki  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sampai saat ini dari 534 desa dan kelurahan, baru 172 desa yang punya Bumdes, sedangkan 362 desa lainya belum memiliki badan usaha.

“BUMDes itu ibarat ujung tombak pemerintahan desa, sebab tanpa itu, desa tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah, baik pusat, provinsi atau kabupaten,” ungkap Kabid Pemberdayaan Desa dan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor ,Faturachman, Senin.

Menurutnya Bumdes  menjadi salah satu wadah bagi pemerintah untuk mengusucurkan bantuan ke pemerintaha desa sesuia UU Desa No.,6 Tahun 2013 tetang Desa. “Selain itu bagi Pemkab Bogor keberadaan badan usaha ini akan juga dijadikan indikator penilaian dalam lomba desa,” jelasnya.

Sebab itu, katanya pemkab berharap  akhir 2015, semua  desa  sudah memiliki  badan usaha ini. “Sisanya 362 desa  yang belum punya Bumdes, akan kita bantu bentuk Bumdes sampai akhir tahun ini kita target 53 desa/kelurahan sudah terbentuk,” katanya.

Pembentukan Bumdes ini disambut sejumlah kades termasuk Kades Sukamulya Kecamatan Rumpin Suganda. Menurutnya, selama ini pemerintahan desa yang dipimpin kesulitan dalam mencari pendapatan desa yang bersifat bantuan dari pemerintah. “Tujuan Bumes itu salah satunya  membantu pendapatan desa. Sampai saat ini Desa Sukamulya belum punya Bumdes.” katanya.

Sebab itu, dia berjanji akan segera mebentukanya. Apalagi syarat pembentukan Bumdes cukup dari  Kades membentuk peratururan desa  tentang Bumdes, kemudian diundangkan di Sekretaris Desa setelah dievaluasi dan sahkan oleh Bupati.  “Saya kira susah dan berbelit, Ternyata nggal pakai modal,” ucapnya. (iwan)

Sumber : Poskota

Gubernur Ngamumule Lembur

Sebagai Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan memiliki perhatian dan kepedulian yang sangat besar untuk memajukan masyarakat dan tanah Parahyangan. Pria yang akrab disapa Kang Aher ini telah menanamkan kebijakan, program, dan anggaran untuk kemajuan di segala bidang. Tidak hanya di perkotaan, beliau juga memiliki pemikiran dan kebijakan untuk pembangunan desa dan perdesaan.

Pemikiran dan kebijakan tersebut harus didukung secara nyata oleh segenap penyelenggara pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat harus mampu berkinerja yang tinggi agar dapat mewujudkan Jawa Baraat yang maju dan sejahtera untuk semua.

BPMPD Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsingya, yaitu yang pertama meningkatnya jumlah bantuan keuangan dan hibah untuk desa dikhawatirkan akan menumpulkan kemandirian desa. Kedua pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan utuk desa belum berbanding lurus dengan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah desa. Dan yang terakhir diperlukan sumber daya yang tinggi pada BPMPD untuk mampu menjalankan fungsi rentang kendali dalam mengawasi penggunaan anggaran bantuan oleh desa-desa di Jawa Barat.

Masalah-masalah tersebut akan diatasi dengan Agenda Perubahan BPMPD Provinsi Jawa Barat 2015-2016, melalui tiga langkah, yaitu moto kerja dengan simbol BPMPD dan semboyan ngahiji ngurus desa, pacantel keur pangwangunan, pola kerja (sinergitas BPMPD), dan kinerja atau Gubernur Ngamumule Lembur. Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) sendiri mengandung pengertian bahwa Gubernur sebagai pemimpin memiliki perhatian dan kasih sayang yang besar terhadap rakyat dan tanah leluhurnya untuk dijaga kelestarian, keharmonisan, dan kegotongroyongan agar tercapai cita – cita untuk maju dan sejahtera bagi semua.

Agenda perubahan BPMPD tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan terobosan agar desa yang mandiri, maju, dan sejahtera dapat segera terwujud. Terobosan yang dilakukan adalah melalui Desa Laboratorium Sinergitas dengan dua inovasi. Pertama yaitu pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi variasi topografi dan kontur wilayah-wilayah desa di Jawa Barat agar pesan dua arah dalam waktu singkat dapat tersampaikan. Kedua yaitu segitiga model dalampendampingan desa yaitu integrasi unsur birokrasi (OPD), non birokrasi (swasta dan atau perguruan tinggi), dan masyarakat (termasuk seniman) dalam pendampingan desa.

Kegiatan GNL di tiga desa Jawa Barat

GNL I dilaksanakan di Kampung Punaga, Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut pada (26-27/06/2015). Pada GNL I ini diisi dengan berbagai kegiatan, yakni Riungan Desa (FGD) yang membahas implementasi Pergub Jabar nomor 44 tahun 2012 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Jawa Barat, diskusi mengenal dan menggali potensi desa. Selain itu dibahas juga penguatan Bumdes dan perencanaan pengembangan wisata pesisir Desa Mandalakasih.

Kehadiran Gubernur Jawa Barat untuk melihat pelaksanaan riungan desa dilanjutkan dengan acara “ngabuburit GNL” di Kampung Punaga memberikan semangat kepada masyarakat desa. Kegiatan GNL I diakhiri dengan buka bersama dan shalat tarawih bersama Gubernur Jawa Barat di Masjid Kaum Kecamatan Pameungpeuk.

GNL II dilaksanakan pada (11/09/2015) di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Desa ini dipilih karena prestasinya sebagai Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Salah satu prestasi yang dicapai ialah mampu mewujudkan desa bebas buta baca Al-Qur’an yang merupakan inovasi Pemerintahan Desa Kebonturi.

Pada GNL II dilaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi inovasi sms center, penguatan Bumdesa, model segitiga pendampingan desa (DLS). Selain itu, juga dilakukan penyerahan Trofi Juara I sampai dengan IV Lomba Desa dan Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, seniman Doel Sumbang juga turut memberikan mentoring atau bimbingan kepada generasi muda di Arjawinangun dan sekitarnya untuk memajukan seni dan budaya khas Cirebon.

Acara puncak dalam GNL II ini adalah kehadiran Kang Aher dalam Rembug Dusun Kebonturi untuk mencanangkan dimulainya penguatan kapasitas SDM pemerintahan desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa bersama BPKP. Kerja sama dengan BPKP tersebut dimaksudkan agar aparatur pemerintahan desa di Jawa Barat mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan maupun hibah yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota juga APB Desa.

GNL terus berlanjut hingga GNL III yang dilaksanakan tanggal (19/11/2015) di Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung dan pada tanggal (20/11/2015) di Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar. Tema yang diangkat pada GNL III ini adalah Menjadi Desa Emas Jawa Barat untuk menjawab konsep kebijakan Desa Emas Jawa Barat yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat GNL I.

Dalam acara ini dilakukan penandatanganan MOU Percepatan Penguatan Badan Usaha Milik Desa oleh Gubernur Jawa Barat dan Direktur PT. Pos Indonesia, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PT. Pos dengan Bumdes Bojongraharja, Nyalindung dan Sukaraja serta penyerahan ijin operasional oleh Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Regional V kepada Bumdes.

Selain itu, dilakukan juga workshop pengelolaan aplikasi tata kelola keuangan desa bagi aparatur pemerintah kabupaten dan pemerintah Desa Kabupaten Sukabumi, pameran potensi desa dan layanan masyarakat dari OPD Kabupaten Sukabumi, dan juga apresiasi seni Lembur Kuring. Acara puncak GNL III ini merupakan peresmian Opersional Bumdes – agen pos oleh PJ. Bupati Sukabumi di Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten.

GNL Ketiga ini merupakan pelaksanaan terakhir GNL pada tahun 2015. Semua langkah dan evaluasi dalam pelaksanaan GNL 2015 ini akan dijadikan bahan perumusan konsep kebijakan pembangunan perdesaan di Jawa barat selanjutnya pada tahun 2016.

Tak hanya perumusan konsep kebijakan, akan diwujudkan juga bentuk kemitraan tidak hanya antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota. Bentuk kemitraan tersebut akan dibangun menjadi forum antar pemerintah provinsi dan perwakilan pemerintah kabupaten di Indonesia yang disebut Forum Padesaan.

 

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa Bagaimana kedudukan Kepala Desa dan BPD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pertanyaan :
Kedudukan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa
Bagaimana kedudukan Kepala Desa dan BPD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?

Jawaban :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pertama, kami akan menjelaskan soal kepala desa terlebih dahulu. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat juga Pasal 23 dan Pasal 25 UU Desa).

Adapun tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, kami menjelaskan soal Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa.

Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (Pasal 55 UU Desa):

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

  1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Selanjutnya kami akan Menjawab pertanyaan Anda soal kedudukan kepala desa dan BPD. Di dalam penjelasan umum poin 5 UU Desa tentang Kelembagaan Desa antara lain dikatakan bahwa UU ini mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan BPD/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat.

Jadi, dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum bahwa kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Untuk mempermudah Anda memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat kita lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut:

  1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa).
  2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1)).
  3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa).
  4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa).
  5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa).
  6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa)

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar hukum:

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sumber : Hukum Online

Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Keluarahan

Efektifitas Kinerja BPD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

Efektifitas Kinerja BPD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

  1. 1. Pendahuluan

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif.

Beberapa permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pelaksanaan peraturan desa serta pertanggungjawaban Kepala Desa. Selain itu juga faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD. Continue reading →

Singajaya berkabung

انا لله وانا اليه راجعون….
Satu lagi Putra terbaik Singajaya meninggalkan kita, siapa tak kenal sosok Bapak Drs. KH. Neneng Ghazali Thoyib, M.Pd.i (Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Riyaadlul Jannah), beliau merupakan sosok putra terbaik Desa Singajaya kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, sebagai Tokoh masyarakat Singajaya beliau juga merupakan sosok ulama kharismatik di kabupaten Bogor namanya tercatat sebagai ketua III MUI Kab. Bogor. Kearifan, kepedulian, dan jiwa sosial beliau terhadap umat beliau curahkan melalui lembaga pendidikan yang puluhan tahun beliau bimbing dari mulai Majelis Taklim, Pondok Pesantren, Madrasah Tsanawiyah, SMA-Islam hingga KBIH. Lembaga pendidikan yang sudah melahirkan ribuan putra-putri bangsa yang berpendidikan.
Beliau meninggal dunia pada hari Senin, 09 September 2013 dalam usia 65 tahun pada jam 10:00 WIB. Ribuan pelayat, masyarakat turut menghantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Tak lupa Bapak Drs. H. Rachmat Yasin, MM beserta ibu Elly, jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, Jajaran Muspika se-kab. Bogor, lembaga-lembaga di lingkungan Kabupaten Bogor hingga pemerintah Desa Singajaya Kecamatan Jonggol, pun ikut melepas kepergian almarhum.

Semoga Allah memberikan ampunan dan menjadikan beliau sebagai ahli syurga.
Serta memberikan kesabaran dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Aamiiin.
Dan semoga kita juga dapat mengambil hikmah agar selalu waspada terhadap ajal yang tak kan pernah tahu kapan menjemput kita.
اللهم اغفرله وارحمه وعفه واعف عنه.

Kami keluarga besar BPD Singajaya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya.

Puncak HJB ke-531 Berlangsung Meriah

Puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke 531 Kabupaten Bogor di pusatkan di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Minggu (9/6) berlangsung meriah dan dimeriahkan oleh artis ibukota asuhan Jaja Miharja seperti Kristina, Erie Susan serta Fitri Karlina dengan pembawa acara yaitu Omesh dan Elsya Mayori.

Peringatan HJB ke 531 ini juga dihadiri oleh Bupati Bogor H. Rachmat Yasin, Sekretaris Daerah (Sekda) Hj. Nurhayanti, Kepala Muspida, anggota DPRD Kabupaten Bogor serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Bogor.

Kehadiran artis ibukota tersebut membuat meriah suasana gedung SICC yang di hadiri oleh hampir sekitar 15 ribu orang yang terdiri dari anggota RT, RW, di seluruh 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor. Semua masyarakat kabupaten Bogor larut dengan kegembiraan dalam merayakan hari jadi Bogor yang ke 531 ini. Bupati Bogor juga sempat mengabsen satu persatu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dan semua lengkap hadir untuk memeriahkan HJB ke 531. Continue reading →

Bupati Tebar Penghargaan Tegar Beriman Award

DSC_7315-300x199Sentul – Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) menebar penghargaan lewat Tegar Beriman Award 2013, kepada sejumlah tokoh yang dianggap paling berjasa dalam pembangunan di Kabupaten Bogor. Penghargaan TBA tersebut diberikan saat kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bogor ke-531 di Sentul Internationla Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Minggu (9/5.) Di gedung berkelas internasional tersebut RY mengundang sedikitnya ribuan RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

Pada Tegar Beriman Award tersebut terdapat beberapa kategori penghargaan diantaranya adalah, kategori keamanan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kemasyarakatan dan pemerintahan. Beberapa peraih penghargaan adalah orang yang sebelumnya juga meraih Tegar Beriman Award tahun 2012, yakni Ismail Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung. Continue reading →

Desa Sukamanah Masuk Nominasi Desa Terbaik

Asisten Pemerintahan Kabupaten Bogor Rudi Gunawan menerima kunjungan Tim Rechecking Lomba Desa/Kelurahan dari Provinsi Jawa Barat di kantor Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung pada Selasa (4/6/2013).

Dalam kunjungan itu, Tim Rechecking menyampaikan bahwa Desa Sukamanah masuk dalam daftar nominator pada Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. 
Pertimbangan yang mendasari terpilihnya Desa Sukamanah melaju sebagai nominator adalah, faktor adanya keterbukaan kebersamaan dan kerjasama antara BPD lembaga Kemasyartan dan elemen masyarakat setempat.

Faktor lainnya yakni pendapatan asli Desa (PAD) sebagai salah satu satu hasil usaha yang setiap tahun memberikan pemasukan APBDES dan saat ini asetnya tidak kurang dari Rp1,2 miliar, faktor meningkatnya peluang usaha masyarakat, baik dalam bentuk Home industry maupun usaha mikro dan kecil, faktor dalam bidang kesehatan pendidikan sudah sangat baik sehingga memberikan kontribusi dalam peningkatan IPM.

Dalam sambutannya, Rudi Gunawan mengatakan kebanggaannya atas keberhasilan Desa Sukamanah ini yang telah mampu malampaui berbagai seleksi administrasi melalui persiapan yang panjang dan matang.

Menurutnya, Indeks Pencapaian Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada tahun 2012 sebesar 73,46 poin merupakan sesuatu yang singnifikan karena pada tahun 2011 IPM Kabupaten Bogor baru mencapai angka 72,88 poin, pencapaian ini memotivasi kami untuk terus berkerja keras daan berkerja cerdas mencapai target IPM 74,03 Poin pada tahun 2013.
 
Kondisi Kabupaten Bogor, lanjutnya, mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, sebagai dampak positif dari upaya pembangunan dalam berbagai bidang yang terus dilakukan secara intensif berkesinambungan dan berkelanjutan.

“Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2011 dari 413 Desa dan 17 Kelurahan yang tersebar dai 40 Kecamatan se- Kabupaten Bogor, Desa Sukamanah telah mendapatk penilaian sebagai desa berprestasi terbaik,” jelasnya. (cj)